Pengangkatan CPNS & PPPK: Pemerintah menunda pengangkatan calon aparatur sipil negara (CASN) 2024 dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK). Keputusan ini disepakati dalam rapat dengar pendapat antara pemerintah dan Komisi II DPR RI pada 5 Maret 2025.
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Rini Widyantini menjelaskan alasan di balik penundaan tersebut. Menurutnya, proses pengangkatan ini membutuhkan ketelitian dan koordinasi yang matang.
BACA JUGA : Banjir Mega Bekasi Hypermall, Pengunjung Panik Selamatkan Diri
Penyelarasan Data Pengangkatan ASN
Pemerintah masih menyesuaikan data terkait formasi, jabatan, dan penempatan ASN. Sejumlah instansi belum menyelesaikan proses pengadaan CASN, sehingga membutuhkan waktu tambahan untuk sinkronisasi.
Selama ini, setiap instansi menentukan tanggal pengangkatan ASN secara berbeda.
Kementerian PANRB dan Badan Kepegawaian Negara (BKN) sedang menata sistem ini agar seluruh pengangkatan ASN berjalan lebih terstruktur. Keputusan ini bertujuan untuk meningkatkan efektivitas administrasi kepegawaian di seluruh instansi pemerintah.
Penyusunan Roadmap Pengangkatan CASN 2024
BKN kini menyusun roadmap pengangkatan serentak CASN 2024. Dokumen ini akan menjadi pedoman bagi instansi pemerintah dan peserta seleksi yang sudah lulus. Peserta yang masih dalam proses seleksi juga akan mengikuti ketentuan dalam roadmap tersebut.
Pemerintah memastikan anggaran belanja pegawai tidak terkena kebijakan efisiensi. Menteri PANRB menjelaskan bahwa instansi pemerintah sudah menyediakan dana untuk pegawai non-ASN yang terdaftar di database BKN.
Sebelumnya, pemerintah mengimbau instansi terkait untuk menyiapkan anggaran bagi pegawai non-ASN selama proses pengadaan PPPK 2024 berlangsung. Menteri Dalam Negeri dan Menteri PANRB juga telah menegaskan pentingnya alokasi anggaran tersebut.
Keputusan Berdasarkan Berbagai Pertimbangan
BACA JUGA : Kuliner Legendaris Pekalongan Wajib Dicoba Saat Mudik Lebaran
Penyesuaian jadwal pengangkatan ASN dilakukan setelah pemerintah dan DPR RI mempertimbangkan berbagai faktor. Pemerintah ingin memastikan bahwa seluruh tahapan seleksi dan pengangkatan berjalan transparan serta sesuai regulasi.
Dengan adanya jadwal baru, pemerintah berharap proses pengangkatan CPNS dan PPPK lebih terkoordinasi. Keputusan ini juga bertujuan untuk menghindari kendala administratif yang sering muncul akibat pengangkatan yang tidak seragam di berbagai instansi.
Tinggalkan Balasan